Anak jalanan merespon insentif

ekonomi ▪ kemiskinan ▪ perkotaan ▪

Peringatan pemandu wisata yang menemani Bre Redana di Vietnam saya kira relevan bagi warga Jakarta:

"Jangan membeli barang kerajinan dari anak-anak. Belilah dari orang dewasa," ujar Dao [pemandu wisata] memperingatkan. Kenapa? "Jangan dorong anak-anak untuk meninggalkan sekolah," katanya. Semua pemandu wisata di Vietnam mengeluarkan peringatan serupa.

Sedekah bagi anak-anak jalanan (atau para orang tua yang ingin menarik iba dengan membawa anak-anak mereka ke jalanan) mendorong anak-anak meninggalkan sekolah. Karena itu, hati-hatilah sebelum bersedekah.

» baca selengkapnya...

Tentang program nasional anti-kemiskinan

ekonomi ▪ kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Sukasah Syahdan dari Akal dan Kehendak menulis kritik dia tentang program anti-kemiskinan. Tulisan tersebut agak panjang, namun layak disimak secara lengkap. Saya kutip kesimpulan dia:

Eksposisi di atas menyiratkan satu-satunya solusi yang tepat dan moral bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Solusi ini, bagi sebagian orang, mungkin terdengar terlalu sederhana, yaitu: serahkan kembali persoalan kemiskinan ini ke tangan individu-individu. Itu saja. Pemerintah cuma perlu mengembalikan dan memastikan kebebasan berekonomi bagi rakyatnya. Semakin drastis ini dilakukan, semakin baik.

Secara umum, saya setuju dengan paparan masalah Sukasah: Pada tataran nasional, program anti-kemiskinan penuh masalah -- baik masalah konseptual maupun praktis. Saya setuju bahwa ada baiknya pemerintah meninjau ulang perlu-tidaknya program nasional anti-kemiskinan. Hanya saja, kami sedikit berbeda kesimpulan...


Sukasah menyimpulkan bahwa pemerintah tidak akan mampu menciptakan kebijakan anti-kemiskinan. Dia ingin agar pemerintah keluar dari upaya menangani masalah kemiskinan dan menyerahkannya pada individu-individu. Alih-alih, pemerintah baiknya berkonsentrasi pada upaya memastikan kebebasan ekonomi rakyat.

Saya setuju sekali pada usulan agar pemerintah berkonsentrasi pada upaya memastikan kebebasan ekonomi rakyat. Problemnya, program anti-kemiskinan itu kerap adalah bagian penting dari upaya memastikan kebebasan berekonomi bagi rakyat.

Petani miskin, misalnya. Mereka rentan terhadap risiko yang muncul dari penyakit, gagal panen, dan sebagainya. Oleh karena kerentanan ini, mereka tidak akan berani mencoba-coba varietas padi baru yang mungkin lebih tahan hama dan lebih produktif, karena kegagalan fatal akibatnya. Alhasil, sulit bagi mereka keluar dari kemiskinan.

Untuk memastikan kebebasan ekonomi para petani miskin seperti ini, pemerintah harus membantu mereka mengelola risiko. Saya sulit membayangkan swasta atau individu mau membantu mengelolakan risiko bagi para petani atau nelayan miskin karena: a) jumlah nominalnya terlalu kecil; dan b) risikonya terlalu besar. Pemerintah bisa punya peran di situ.

Namun, ada dua pertanyaan di sini. Pertama: Pemerintah yang mana? Saya pikir, inilah masalahnya. Program-program yang ada sekarang kerap bersifat nasional, padahal problem kemiskinan berakar pada kegagalan ekonomi masyarakat lokal untuk tumbuh. Problem kemiskinan berada pada tataran mikro, bukan makro. Akar kemiskinan di Flores Timur berbeda dengan di Jawa Timur. Satu kebijakan nasional anti-kemiskinan mungkin hanya akan menolong orang miskin di salah satu daerah itu (atau bahkan, tidak keduanya).

Pertanyaan kedua jauh lebih sulit: Bagaimana memilah dan memilih problem kemiskinan yang harus ditangani pemerintah? Saya tidak punya jawabannya -- tidak dalam ruang sempit blog ini. Namun, Dani Rodrik, ahli studi pembangunan di Harvard, punya kerangka analisis yang menarik dan, saya pikir, cukup berguna bagi para pengambil kebijakan.

» baca selengkapnya...

Angka kemiskinan nasional 2007

kemiskinan ▪ statistik ▪

Sedikit terlambat, namun lebih baik tidak sama sekali. Beberapa minggu yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 16,58% pada 2007. Konon, menurut seorang teman yang paham statistik kemiskinan, penurunan ini berada dalam margin kesalahan sehingga sesungguhnya tidak signifikan. Atau, dengan kata lain, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Seperti tahun lalu, saya mengusulkan Anda untuk membaca press release BPS tentang Tingkat Kemiskinan di Tahun 2007 ini. Namun sayangnya, hingga saat ini metodologi penghitungannya masih sama tidak transparannya dengan tahun lalu. Lihat di sini untuk komentar saya tentang hal ini.

» baca selengkapnya...

Wawancara Perspektif Baru tentang serba-serbi kemiskinan

ekonomi ▪ kemiskinan ▪

Bagi seseorang yang terbiasa berargumen melalui tulisan, media elektronik menciptakan tantangan baru. Berbeda dengan menulis, media elektronik tidak memberikan kesempatan untuk penulisan ulang atau penyuntingan, agar argumen yang disajikan ringkas dan tajam.

Tantangan inilah yang harus saya hadapi ketika dua minggu lalu, Wimar Witoelar mengundang saya ngobrol tentang garis kemiskinan setelah membaca tulisan ini di Jakarta Post. Ini, seumur-umur, adalah wawancara radio pertama saya.

Transkrip wawancara saya ini baru saja dimuat di website Perspektif Baru. Membaca kembali wawancara itu, ternyata wawancara itu tidak seburuk yang saya perkirakan ketika meninggalkan studio rekaman. Namun jika bisa mengulang wawancara tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sederhanakan dan beberapa lainnya yang dijelaskan secara lebih mendetail. Untuk itulah posting ini...



Tentang "dua garis kemiskinan"
Salah satu topik kontroversial pasca-penerbitan laporan tentang kemiskinan di Indonesia ini (filesize: 12MB) adalah soal dua garis kemiskinan. Yang satu, garis kemiskinan nasional yang diterbitkan BPS, lainnya yang sering-sering disebut sebagai "garis kemiskinan Bank Dunia" atau "garis kemiskinan US$2 per hari". Dalam wawancara, saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan dan penggunaan dua garis kemiskinan ini.

Yang tidak sempat saya jelaskan adalah istilah "garis kemiskinan US$2 per hari". Tepatnya, garis kemiskinan US$2-PPP per hari. Dengan embel-embel PPP (purchasing power parity), US$2 yang dimaksud di sini bukanlah benar-benar US$2 pada nilai tukar sekarang (atau sekitar Rp18.000), melainkan dua dolar yang sudah disesuaikan dengan dengan kemampuan daya beli masyarakat masing-masing negara.

Untuk Indonesia, garis kemiskinan US$2-PPP per hari ini sama dengan sekitar Rp6.500 per orang per hari -- bukannya Rp19.000 seperti yang dilansir Staf Ahli Menteri Pertanian Iskandar Andi Nuhung ini. Pada garis kemiskinan inilah tingkat kemiskinan Indonesia 49.0%.

Tentang beras dan kemiskinan
Tidak ada yang ingin saya tambahkan tentang hal ini selain Tabel 1 berikut yang memuat data tentang persentasi masyarakat Indonesia yang adalah net consumer beras. Seseorang disebut sebagai net consumer beras jika dia mengkonsumsi beras lebih banyak daripada yang diproduksinya.


Kolom pertama dari Tabel 1 di atas dapat dibaca: 27,7% dari petani beras di perkotaan, 26,6% di pedesaaan, dan 26,8% dari seluruh petani beras adalah net consumer beras. Para net consumer beras ini dirugikan oleh kenaikan harga beras.

Koreksi
Para pendengar radio akan mendengar koreksi Wimar ketika saya "mengutip Bung Karno" untuk adagium "Jangan memberi mereka ikan, tapi berikan mereka pancing". Tentu saja, Wimar benar: Kutipan ini tidak berasal dari Bung Karno melainkan dari Mahatma Gandhi.

Update: Koreksi untuk garis kemiskinan US$2-PPP, ternyata menurut pakarnya statistik kemiskinan Bank Dunia, Vivi Alatas (di Majalah Tempo yang link-nya belum saya temukan), Indonesia berada di bawah Vietnam, yang artinya tingkat kemiskinan US$2-PPP Indonesia lebih tinggi daripada Vietnam.

Update 2: Berikut versi Bahasa Inggris artikel Vivi Alatas.

» baca selengkapnya...

Dinamika kemiskinan di Indonesia

kemiskinan ▪ statistik ▪

Tulisan Kecuk Suharianto ini tentang dinamika kemiskinan rumah tangga seharusnya menjadi bagian berita Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat kemiskinan. Tentunya, dengan diperlengkapi tabel-tabel statistik yang lebih rinci.

Ringkasnya tentang dinamika kemiskinan...:

Pertama, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan... [Kehidupan] ekonomi penduduk miskin semakin memburuk.

Kedua, kenaikan harga beras dan berbagai barang kebutuhan pokok lainnya membuat penduduk miskin tak punya pilihan lain dan terpaksa mengurangi kuantitas barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Kalau tak cepat ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi di kemudian hari.

Ketiga... yang memprihatinkan, penurunan pengeluaran juga terjadi untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi akan semakin kecil sehingga mereka tidak bisa ikut menikmati kue ekonomi yang dihasilkan.

Keempat, adanya perpindahan posisi penduduk dari miskin menjadi hampir/tidak miskin dan sebaliknya dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong miskin sementara (transient poor), yaitu penduduk yang penghasilannya dekat dengan garis kemiskinan, cukup besar. Sedikit guncangan ekonomi akan menyebabkan mereka berubah status...

Sementara, opini ekonom Arief A. Yusuf penting disimak untuk melihat potret ketimpangan di Indonesia.

Tidak banyak mungkin yang menyadari bahwa, berdasarkan angka koefisien Gini (indikator standar untuk mengukur ketimpangan), Indonesia ternyata termasuk ke dalam 30 negara yang paling merata sedunia (diperingkat dari data Bank Dunia, World Development Indicator 2002)...

[Namun bisakah] angka koefisien Gini tidak tepat dalam merepresentasikan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya? Tentu saja. Penyebab pertama, angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan...

Penyebab yang kedua adalah jika data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan tidak akurat dalam merepresentasikan golongan kaya. Hal ini bisa disebabkan budaya orang Indonesia yang "low profile" sehingga melaporkan pengeluaran lebih kecil dari yang sebenarnya...Penyebab yang lain adalah jika sampel data survei rumah tangga (Susenas) kurang mewakili golongan pendapatan tinggi.

Setelah melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan pengukuran dan sampling, dari data Survei Sosial-Ekonomi Nasional, Arief menemukan bahwa:

[Angka] koefisien Gini di pedesaan sudah relatif akurat, tetapi angka koefisien Gini di perkotaan sangat under-estimated. Hal ini masuk akal, mengingat golongan sangat kaya di pedesaan tentunya hampir tidak ada jika dibandingkan dengan golongan sangat kaya yang tidak terwakili di perkotaan. Untuk tahun 2002, misalnya, angka koefisien Gini di perkotaan hampir mencapai angka 0,6, jauh lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini, yaitu 0,35.

Saya pikir, analisis Kecuk dan Arief ini seharusnya menjadi bagian integral terbitan resmi tentang Tingkat Kemiskinan (atau, lebih tepatnya, Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga), supaya dokumen statistik kemiskinan Indonesia maju selangkah lagi, dari yang sekarang ke ideal ini, seperti yang saya bahas di sini.

» baca selengkapnya...

Melaporkan data kemiskinan

kebijakan ▪ statistik ▪

Awal bulan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2005-2006. Seperti pernah saya tulis sebelumnya, sebagai laporan pertama, laporan ini lumayan. Namun, itu sebelum saya melihat laporan pendapatan rumah tangga ini yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat (AS).

Banyak hal yang bisa 'dicontek' BPS dari Laporan Biro Sensus AS ini dari segi isi dan kedalaman analisis. Memang masalahnya, konon secara sumber daya manusia, BPS lemah, terutama untuk melakukan analisis ekonomi mikro yang rumit. Ini amat disayangkan: dengan kualitas data BPS yang cukup baik, analisis serupa dari BPS akan amat berguna bagi kebijakan, antara lain dengan memunculkan analisis-analisis turunan seperti ini.

» baca selengkapnya...

Petani vs. orang miskin

ekonomi ▪ pertanian ▪

Dari Kompas hari ini:

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Departemen Pertanian hanya bertanggung jawab dalam memproduksi sektor pangan, seperti beras. Yang terpenting harga gabah tetap bisa dipertahankan atau justru semakin ditingkatkan.

Padahal, menurut Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Kemiskinan di Indonesia:

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin.

Pemerintah harus tegas: Mau membela petani (padi) atau mengentaskan warga miskin?

» baca selengkapnya...

Kala ekonom (terlalu) ingin populis

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Hari ini hari yang paling menyedihkan buat saya ketika satu lagi ekonom "menjual" integritas ekonomnya agar lebih diterima sebagai "intelektual (populis) publik". Hari ini, tanpa malu, Iman Sugema memulai tulisannya begini:

Jumat (1/9) pekan lalu merupakan hari yang paling menyedihkan bagi saya dan teman-teman di Tim Indonesia Bangkit. Pasalnya, prediksi kami benar, yaitu telah terjadi peningkatan jumlah orang miskin di tahun 2005-2006. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di bulan Maret 2006 telah menjadi 17,75 persen, yang lebih tinggi dibandingkan 13 bulan sebelumnya, yakni 15,97 persen.

Sebentar, Bung Iman. Anda bilang Anda (dan Tim Indonesia Bangkit) benar? Maksudnya, ketika memprediksi tingkat kemiskinan pada 22,9 persen? Sebagai ekonom, Bung Iman pasti tahu, kenaikan tingkat kemiskinan dari 15,97 persen ke 17,75 persen adalah kenaikan 11,25 persen, sementara kenaikan ke 22,9 persen adalah kenaikan 43,13 persen? Dan Anda masih berani bilang prediksi itu benar?

Tapi, masalahnya tidak sampai di situ saja. Sembari sekilas melempar teori konspirasi (serupa teori saya di sini), dia membuat klaim yang membuat saya mengernyit:

Itu karena program yang dilakukan hanya mengikuti resep konvensional dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Tak ada yang salah dengan pertumbuhan ekonomi kalau saja dibarengi dengan pemerataan dan penciptaan lapangan kerja...

Pada intinya, kita ingin melihat bahwa strategi pro-poor, pro-employment, dan pro-growth diimplementasikan secara terintegrasi, tidak diterjemahkan secara terpisah. Contoh riilnya adalah pembangunan infrastruktur berupa megaproyek jalan tol. Kalau kita hanya mengejar pertumbuhan semata, sah saja untuk membangun jalan tol dengan memakai mesin. Namun, karena kita ingin menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa saja dipersyaratkan untuk memakai teknologi padat karya walaupun jangka waktu pengerjaannya lebih lama.

Logika Iman adalah pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain (seperti juga dicerminkan di contohnya tentang jalan tol) pembangunan yang menciptakan pertumbuhan dan pemerataan saja, atau pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan saja adalah salah. Maka, jalan tol baiknya sebisa mungkin dikerjakan dengan tangan bukan dengan mesin. Hmm?

Sayang, memang, bahwa ide yang baik (bahwa kebijakan pertumbuhan harus diupayakan lebih menciptakan lapangan pekerjaan dan berpihak kepada warga miskin) harus diwarnai dengan pembohongan publik, teori konspirasi, dan ilustrasi berlebihan yang lebih menonjolkan warna populisme daripada nalar ekonomi. Padahal seperti ditunjukkan di sini, warna-warna tak sedap itu sesungguhnya tidak penting bagi sebuah ide yang baik.

» baca selengkapnya...

Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan TIB

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Teori konspirasi, gosip, rumors – ini semua memang selalu menarik. Betapa tidak! Dengan teori konspirasi, ada ilusi bahwa kita mendapatkan penjelasan yang 'lebih' daripada yang sebenarnya. Kadang, bahkan, penjelasan sebenarnya menjadi tidak penting lagi.

Namun, ilmuwan – dan ekonom seharusnya adalah ilmuwan – punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Metode yang biasanya dilakukan ilmuwan adalah dengan memaparkan metode yang dipakai untuk mengambil sebuah kesimpulan, atau dalam mengkritik ilmuwan lainnya, menunjukkan metode yang dipakai untuk mendapatkan kesimpulan berbeda.

Inilah masalahnya dengan tuduhan Tim Indonesia Bangkit (TIB). Usai menerbitkan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada angka Badan Pusat Statistik (BPS), lalu (melalui Iman Sugema) menuduh BPS terlibat konspirasi, TIB-pun tidak pernah menjelaskan asal-usul angka-angka estimasinya itu.

Seperti yang saya katakan, teori konspirasi menarik. Dan dengan sekilas melihat dan mencocok-cocokkan fakta, mudah sekali untuk dibuat. Soal ini, misalnya. Dalam teori konspirasi saya, TIB sebenarnya tidak pernah menghitung sendiri garis kemiskinan. Ekonom-ekonom TIB bukanlah ekonom mikro yang sehari-hari bergelut dengan data rumah tangga yang bernama Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), melainkan ekonom makro.

Alih-alih menghitung sendiri, dalam teori konspirasi saya, estimasi ekonom TIB sebenarnya hasil utak-utik 'bocoran' angka kemiskinan yang didapatkan dari orang dalam BPS. Namun, sialnya, angka tersebut belum angka resmi. Ketika angka resmi itu muncul, TIB pun kebingungan meresponsnya. Ini tercermin dari jawaban Iman pasca diterbitkannya angka resmi BPS:

"Padahal, pada kondisi normal, garis kemiskinan adalah 1,3 kali inflasi. Jadi, garis kemiskinan yang harus digunakan adalah Rp 159.000 per kapita per bulan sehingga jumlah penduduk miskin bisa mencapai 45,9 juta jiwa atau 20,6 persen dari jumlah penduduk. Angka ini lebih mendekati penerima raskin yang dianggarkan Bulog 50 juta jiwa," katanya.

Bandingkan angka ini dengan klaim awal di sini (22,6 persen) dan yang disalin dari press release TIB di sini (22,9 persen). Metode yang dipakai mendapatkan angka baru ini pun (garis kemiskinan 1,3 kali inflasi?) tidak ilmiah.

Tapi ini adalah teori konspirasi, dan sama seperti teori konspirasi lainnya, janganlah terlalu diambil hati. Selama masih sekadar teori, teori konspirasi adalah harmless fun.

Masalahnya, orang menanggapi teori konspirasi TIB secara serius, mungkin karena dianggap muncul dari sumber yang kredibel. Tulisan ini dan ini, misalnya, menyebarluaskan tuduhan bahwa angka yang ada sekarang adalah hasil intervensi politik. Dan, karena teori konspirasi itu seksi, jangan heran kalau teori inilah yang nantinya dianggap kebenaran.

Sebagai ekonom, yang terakhir inilah yang mengkhawatirkan. Semua peneliti ekonomi yang pernah menggunakan data BPS tahu, BPS bukanlah badan statistik yang sempurna. Umumnya, masalah yang para peneliti ekonomi hadapi lebih bersifat kompetensi teknis daripada kejujuran. Namun, masalah menjadi rumit ketika BPS dianggap tidak jujur dan independen. Politisi bisa memanipulasi anggapan (yang tidak jelas kebenarannya ini) untuk mengusung kebijakan populis yang tidak didukung data yang ada.

Sebenarnya, ada jalan keluar dari dua teori konspirasi ini. Kita kembali ke jalan ilmuwan. Buka tabir misteri di balik angka-angka ajaib kemiskinan, dan biarkan publik dan ilmuwan sosial lainnya meneliti dan menelaah metodologi tersebut. Kontroversi baru akan muncul, namun setidaknya akan lebih berkualitas. Ini berlaku bukan saja untuk BPS, tetapi juga TIB yang garis kemiskinannya, ternyata, sama tidak transparannya dengan garis kemiskinan BPS.

Lihat juga: Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan BPS

» baca selengkapnya...

'Kontroversi' penghitungan tingkat kemiskinan

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Kontroversi penghitungan tingkat kemiskinan bukan monopoli orang Indonesia. Di Amerika, ini pun masih menjadi kontroversi di kalangan ekonom. Bedanya, alih-alih sekadar kontroversi politis, para ekonom lebih sering memicu 'kontroversi' (ilmu) ekonomi. Dan 'kontroversi' teknis seperti ini mendapat tempat dalam media Amerika.

Satu kontroversi menarik, misalnya, yang dimuat Gregory Mankiw dalam blog-nya di sini adalah tentang indikator terbaik mengukur kemiskinan: Penghasilan atau pengeluaran? Kemiskinan (atau kesenjangan) penghasilan punya makna yang berbeda dari kemiskinan pengeluaran, seperti ditunjukkan oleh penelitian ini. Keduanya bisa sahih, tergantung kebutuhan.

Setidaknya ada dua hal menarik dari wacana serta penelitian yang dikutip dalam posting Mankiw ini.

Pertama, penghitungan tingkat kemiskinan bukan monopoli badan resmi statistik. Selama bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, perhitungan 'tandingan' sah-sah saja. Alih-alih melukai kredibilitas badan resmi, perhitungan tandingan – selama metodenya dipaparkan secara transparan – justru memperkaya yang resmi.

Kedua, kualitas wacana ekonom(i) Indonesia memang belum dewasa. Bandingkan saja kritik terhadap perhitungan tingkat kemiskinan ini, dari Kompas hari ini:

Iman [Sugema] mengatakan, tingkat kemiskinan 17,75 persen itu pun belum juga mencerminkan kondisi riil. Beberapa hal "ajaib", antara lain persentasenya mirip angka inflasi kumulatif Februari 2005 sampai Maret 2006 sebesar 17,92 persen dan terlalu dekat dengan kenaikan garis kemiskinan 18,39 persen.

"Padahal, pada kondisi normal, garis kemiskinan adalah 1,3 kali inflasi. Jadi, garis kemiskinan yang harus digunakan adalah Rp 159.000 per kapita per bulan sehingga jumlah penduduk miskin bisa mencapai 45,9 juta jiwa atau 20,6 persen dari jumlah penduduk.

Dengan kritik ini, dari blog Mankiw hari ini:

[The] Census omits the income from the EITC when computing the poverty rate. As a program to reduce measured poverty, the program is, by assumption, doomed to failure.

Of course, this is not really a problem with the EITC but, rather, a problem with the measured poverty rate. It makes no sense to evaluate poverty with a statistic that ignores the effects of one of the largest and most rapidly growing anti-poverty tools we have. But that is what the official statistics do.

The EITC is one reason why many low-income families consume more than they earn (a fact pointed out in the previous post). Government policymakers need to take a long, hard look at how poverty is measured.

Anda lihat perbedaannya? Kalau di satu pihak Iman mengkritik "angka ajaib" BPS dengan "angka ajaib"-nya sendiri (1,3 kali inflasi – tapi mengapa 1,3? Mengapa bukan 1,2? Atau 1,4?) tanpa meninjau metodologi yang dipakai BPS, Mankiw langsung menunjukkan kesalahan metodologis penghitungan tingkat kemiskinan.

Iman tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Di satu pihak, akar masalah adalah bahwa BPS tidak mau (mampu?) transparan menjelaskan metodologi penghitungan garis kemiskinannya. Tapi, di lain pihak, Iman (dan Tim Indonesia Bangkit-nya) melakukan kesalahan yang sama dengan menerbitkan angka tingkat kemiskinan yang asal-muasalnya sama tidak jelasnya.

Satu pihak lagi yang punya andil dalam kerancuan ini adalah para wartawan. Alih-alih sekadar melaporkan, sudah waktunya wartawan lebih kritis jika disodori angka seperti ini, baik oleh ekonom maupun oleh badan resmi statistik. Prinsipnya: Jangan percaya (angka) yang tidak Anda mengerti! Atau, mengutip Mankiw, "journalists need to report the official statistics with a healthy dose of caveats."

» baca selengkapnya...

Garis kemiskinan in a nutshell

ekonomi ▪ kemiskinan ▪

Jika Anda pemerhati masalah kemiskinan yang ingin tahu cara pembuat kebijakan memandang masalah tersebut, ada baiknya Anda men-download Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Kemiskinan tahun 2005-2006.

Selain memuat hal yang bisa Anda baca di koran (bahwa tingkat kemiskinan naik dari 16% pada Februari 2005 menjadi 17.8% pada Maret 2006), dokumen singkat delapan halaman itu menjelaskan banyak hal tentang problem kemiskinan dari sudut ekonomi makro. Ringkasnya, tulisan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

1. Apa itu garis kemiskinan versi BPS?;


2. Apa penentu penting tingkat kemiskinan secara makro (dan mengapa inflasi harga beras perlu dikendalikan)?;


3. Seperti apa dinamika kemiskinan antara tahun 2005 dan 2006?


4. Apa perbedaan "orang miskin" dalam perhitungan garis kemiskinan dengan yang didata sebelum pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

Konon, ini merupakan pertama kalinya BPS secara resmi melaporkan tingkat kemiskinan nasional. Sebagai terbitan pertama, ini cukup lumayan. Sudah ada upaya menjelaskan asal garis kemiskinan BPS, walaupun menurut saya ini jauh dari cukup. Saya masih mengharapkan dokumen teknis berisi metode dan kode program statistik yang digunakan BPS untuk menghitung garis kemiskinan ini. Dengan demikian, tidak ada lagi tuduhan BPS mengutak-utik data secara tidak ilmiah.

Selain ini dokumen ini penting juga dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebelum dimasukkan ke amplop, penjelasan untuk pertanyaan (d) di atas perlu di-stabilo. Lalu, pada amplop perlu dituliskan:

Untuk Yth. Kepala Bappenas, Bapak Paskah Suzetta.

Update (13/9): Ternyata dokumen ini, dengan stabilo pada bagian (b) perlu juga dikirimkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

» baca selengkapnya...

Kemiskinan dan politik impor beras (3)

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat kemiskinan Indonesia:

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin.

Agaknya analisis Dradjad (bukan politiknya) tepat, dan Maksum, tidak. Dan saya pun bingung apa yang dimaksud Kepala BPS, Rusman Heriawan, sebagai "harga wajar beras".

» baca selengkapnya...

Kecukupan sampel Susenas dan garis kemiskinan

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Satu kesalahan besar Presiden SBY dalam reshuffle kabinet terakhir adalah meletakkan Paskah Suzetta, politisi tanpa pengetahuan ilmu ekonomi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bukan saja dia tidak mengerti ekonomi, sebagai politisi, dia tidak cukup peduli adagium silence is golden. Simak saja komentar dia tentang kecukupan sampel data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)...:

Kepala Bappenas menilai, jumlah sampel yang digunakan BPS dalam Susenas tersebut tidak cukup memadai untuk menggambarkan kondisi riil sosial ekonomi.

"Saya tidak ahli statistik, tetapi saya lihat (jumlah sampel) itu kurang memadai. Jumlah sampel 10.000 rumah tangga rasanya tidak merupakan representasi 220 juta penduduk Indonesia," kata Paskah.

Walau sudah mengakui bukan ahli statistik, toh tetap saja dia berpretensi menyimpulkan bahwa jumlah sampel Susenas tidak memadai. Andai saja Paskah tahu sedikit statistik, dia akan sadar bahwa pernyataan dia nonsens tanpa makna. Seorang ahli statistik tidak akan membuat pernyataan itu tanpa menjelaskan "memadai untuk apa?"

Jumlah sampel ditentukan menurut kebutuhan. Untuk kebutuhan penggunaan yang amat sederhana – menentukan persentase jawaban ya dan tidak, misalnya – sampel sebesar 100 unit analisis (seperti orang, rumah tangga, komunitas) yang diambil sesuai prosedur sudah lebih cukup untuk mengambil kesimpulan tentang populasi keseluruhan.

Kebutuhan penggunaan Susenas yang jauh lebih rumit daripada kebutuhan sederhana tersebut. Selain itu ada alasan teknis lainnya terkait metode sampling yang membuat sampel minimum 100 unit tidak cukup bagi Susenas.Namun, butuh analisis yang lebih dari sekadar "rasanya" untuk menentukan memadai tidaknya jumlah rumah tangga dalam sampel Susenas.

Amat berbahaya bagi seorang menteri untuk membuat pernyataan tentang hal teknis yang menyangkut hajat hidup banyak orang atas dasar perasaan tanpa didukung pengetahuan. Jika dianggap serius oleh publik, pernyataan serupa ini menciptakan tekanan politik ke arah yang tidak tepat. Seperti dalam kasus ini.

Kebanyakan peneliti ekonomi tidak mempermasalahkan jumlah sampel yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – kami menganggap itu sebagai given dan selama ini cukup untuk kebutuhan yang ada. Namun kami lebih khawatir tentang metode yang dipakai BPS untuk angka-angka yang diterbitkannya. Terakhir ini, yang menjadi kontroversi, adalah angka garis kemiskinan.

Alih-alih memperkuat anggaran untuk meningkatkan kapasitas metodologis BPS (sesuatu yang mendesak) pernyataan sembrono Paskah bisa menyebabkan anggaran (yang amat terbatas itu) justru digunakan untuk hal yang sebenarnya remeh. Ini bisa dilihat dari pernyataan dia selanjutnya:

"Kalau masalahnya petugas sensus atau anggaran yang terbatas, bukan karena metode yang salah, ya itu kita tingkatkan saja, karena data BPS itu dampaknya kemana-mana," kata Paskah.

Sejalan dengan kapasitas metodologis, BPS perlu lebih transparan tentang metodologinya. Mengutip tulisan Teguh Yudo Wicaksono yang amat baik di op-ed Kompas hari ini:

BPS sudah saatnya terbuka dalam setiap metode statistiknya karena itu sudah menjadi norma wajib bagi penyedia data publik. Tanpa klarifikasi dan keterbukaan metode statistik, kepercayaan publik atas data bisa runtuh. Parahnya, ini menguatkan pandangan yang masih melekat di sebagian kalangan pengambil kebijakan bahwa kebijakan bisa dilakukan tanpa data empiris. Bila demikian, kita telah berangkat dari kekeliruan dan berujung pada kefatalan.

Ketidakakuratan metodologi sudah barang tentu patut diperdebatkan. Akan tetapi, manipulasi data sudah pasti dosa yang sulit dimaafkan.

» baca selengkapnya...

Kemiskinan dan politik impor beras (2)

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Mochamad Maksum, peneliti Universitas Gadjah Mada, menilai pihak yang ingin mengimpor beras ingin mencederai rakyat.

Maksum mengatakan, semua pihak yang ada dibalik rencana impor ini telah mencederai rakyat apalagi kalau DPR mendiamkan rencana ini. Pemerintah hanya ingin mengamankan dirinya dengan angka inflasi yang membaik tetapi mengorbankan rakyat.

Mungkin, dia belum membaca (atau tidak percaya) pada analisis data yang dimuat pada CGI Brief ini... bahwa:

[The rice price increases of around 30% between March 2005 and 2006] are extremely difficult for the poor since rice accounts for 24 percent of their total consumption. Based on simulations, the rice price increase in excess of the overall inflation rate (about 14 percent) may have moved over 5 million people temporarily below the poverty line (halaman 58)

Atau mungkin saja dia tidak memperhatikan artikel Jakarta Post ini.

Pastinya dia tidak sadar bahwa "angka inflasi yang membaik", apalagi inflasi bahan makanan, menolong rakyat termiskin Indonesia (seperti tercermin dalam penghitungan garis kemiskinan di sini).

Yang dirugikan dari harga beras yang rendah adalah mereka yang mendapatkan rente atau keuntungan ekonomi tinggi dari menjual beras. Siapa mereka? Petani miskin? Bukan. Sebagian besar petani miskin adalah buruh tani. Yang dirugikan adalah para pemilik tanah, umumnya petani skala besar yang toh sudah diuntungkan dari pelbagai macam subsidi pertanian lainnya. Selain itu, dalam kasus dibukanya impor beras, yang juga dirugikan adalah para penyelundup beras.

Maka, definisi "rakyat" Maksum menjadi aneh. Alih-alih memilih membela mayoritas rakyat miskin yang dipersulit oleh harga bahan makanan yang tinggi, dia memilih para tuan tanah.

» baca selengkapnya...

Kemiskinan dan politik impor beras

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Komentar Dradjad Wibodo, ekonom yang juga Anggota DPR, hari ini menunjukkan wajah politik impor beras. Dari Kompas:

Dengan lobi tersebut, ujar Dradjad, pemerintah berharap dapat mengimpor secepatnya, kemungkinan bulan September 2006. Menurut Dradjad, impor beras itu jangan dijadikan sebagai bagian dari strategi menurunkan kemiskinan secara sesaat.

"Itu yang saya tidak setuju. Bisa saja dengan impor beras, otomatis harga beras akan turun, sehingga jumlah orang miskin akan berkurang sesaat. Karena berkurang, itu yang dilaporkan sebagai prestasi pemerintah. Padahal ini artifisial," katanya.

Aha! Ini artinya Dradjad (dan kemungkinan para wakil rakyat lainnya) tahu hal yang sudah diketahui banyak ekonom sejak lama: bahwa impor beras (dan penurunan harga yang disebabkannya) akan menurunkan jumlah orang miskin. Dan, meskipun akan mengurangi tingkat kemiskinan, dia tidak setuju karena takut ini diklaim sebagai prestasi pemerintah. Inilah cermin buruk rupanya politik impor beras (dan kemiskinan). Orang miskin rela dikorbankan agar saingan politik tidak bisa membuat klaim yang "artifisial".

Dradjad khawatir bahwa fenomena turunnya jumlah orang miskin karena impor beras akan sesaat. Lha, kalau memang begitu, bukankah solusinya mudah saja? Buat kebijakan impor beras menjadi permanen – atau setidaknya, jangan hambat kebijakan pemerintah mengimpor beras di masa depan. Kalau DPR ingin mengklaim prestasi itu, silakan saja buat undang-undang agar keran impor beras terbuka seterusnya.

(Catatan: Seharusnya Dradjad tidak usah khawatir bahwa membuka keran impor sekarang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Toh mantri statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) baru akan turun ke lapangan pada Februari setiap tahunnya. Masih ada cukup waktu bagi Dradjad untuk menutup kembali keran impor pada musim kemarau dan menaikkan harga bahan makanan naik pesat, supaya tingkat kemiskinan dapat naik setinggi-tingginya sebelum Pidato Presiden tahun depan!)

» baca selengkapnya...

Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan BPS

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Masyarakat awam bingung tentang garis kemiskinan? Jangan heran. Peneliti ekonomi pun, termasuk mereka yang sehari-hari bergulat dengan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi dasar penentuan garis kemiskinan, sama bingungnya. Walaupun seorang peneliti punya seluruh set data yang dibutuhkan menghitung garis kemiskinan, hampir dipastikan dia akan kesulitan untuk mereplikasi angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengapa? Karena, hingga saat ini, BPS tidak pernah transparan menjelaskan metodologi yang digunakannya untuk mengolah data menjadi garis kemiskinan.

Apa sebenarnya garis kemiskinan? Garis kemiskinan adalah besaran penghasilan per orang yang digunakan untuk mengkategorikan miskin-tidaknya seseorang. Ada bermacam-macam definisi garis kemiskinan ini – mulai dari pendekatan US$1 atau US$2, sampai ke pendekatan penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan konsumsi senilai 2.100 kalori per orang.

Apa definisi yang digunakan BPS? Jawabannya: Wanda – Wah, ‘ndak tahu ya! Dalam berita resmi BPS, istilah yang digunakan adalah pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Namun, awam (maupun banyak peneliti ekonomi yang menggunakan istilah garis kemiskinan) tidak pernah mendapat penjelasan, baik penjelasan teknis maupun non-teknis, makna dari istilah “pendekatan kebutuhan dasar”.

Padahal, jika ada keinginan, mudah bagi BPS untuk memberikan penjelasan. BPS sudah memiliki situs web yang amat user-friendly dan tidak sulit bagi BPS untuk meletakkan dua file .pdf untuk menjelaskan maksud istilah “pendekatan kebutuhan dasar”: satu bersifat non-teknis untuk masyarakat awam, satunya lagi bersifat teknis bagi peneliti ekonomi.

Untuk yang teknis, perlu pula disertakan source code yang dipakai oleh program statistik BPS (sekaligus modifikasi-modifikasi non-programming yang dilakukan BPS) untuk menghitung garis kemiskinan. Salah satu uji terbaik validitas analisis statistik adalah replikasi. Dengan transparansi, peneliti bisa mengkritisi asumsi yang digunakan sekaligus melakukan koreksi bila perlu. Semua orang bisa salah – bahkan ekonom kelas dunia sekalipun.

Alih-alih begini, BPS membuat penghitungan garis kemiskinannya begitu misterius. Tidak percaya? Coba saja Anda minta source code yang digunakan BPS untuk menghitung garis kemiskinan selama 5 tahun terakhir. Anda harus punya surat super sakti (bukan sekadar surat sakti) untuk bisa mendapatkannya. Padahal, penghitungan garis kemiskinan seharusnya adalah academic exercise yang boleh dikritisi, bukan rahasia negara.

Memang ada alasan sejarah untuk ini. Konon, semasa Orde Baru, BPS (bersama dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas) kerap “berkolaborasi” untuk memberikan angka-angka pencapaian pembangunan yang membuat “bapak senang”. Maka, jangan heran jika Anda kesulitan mereplikasi angka-angka dari publikasi BPS dari data mentah. Jangankan orang di luar BPS – orang BPS pun belum tentu bisa mereplikasi angka kemiskinan dari tahun, misalnya, 1995 atau 2000 dari data mentah.

Namun ini masa lalu. Saat ini, tidak ada lagi kebutuhan membuat “bapak senang” – karena, biar pun “sang bapak” senang, bapak dan ibu yang ada di DPR belum tentu, apalagi kalau mereka curiga dibohongi.

Dalam hal ini, BPS tidak boleh sendirian disalahkan. Ketidaktransparanan BPS jelas hasil simbiosis mutualisme dengan pemerintah. Maka, langkah perbaikan harus mulai dengan mendesak pemerintah dan BPS (bukan BPS saja) untuk lebih transparan menunjukkan asal-usul (baik secara non-teknis maupun teknis) angka-angka yang mereka terbitkan. Apalagi untuk angka yang demikian sensitif seperti angka garis kemiskinan.

» baca selengkapnya...

Lagi, soal data kemiskinan

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Soal data kemiskinan menjadi isu besar hari ini. Op-ed Kompas memuat tiga tulisan, satu oleh pakar politik, satu oleh ekonom, dan satu lagi sosiolog. Dua yang terakhir, khusus membahas data, saya bahas di sini.

Tulisan ekonom Iman Sugema:

Kesalahan data akan mengakibatkan jutaan orang miskin menjadi tidak terurus oleh negara. Kelaparan, kurang gizi, dan keterbelakangan akan terus berlangsung. Kesalahan data dapat menyebabkan kematian dan itu jauh lebih kejam dibandingkan dengan korupsi.

Biarkanlah [Badan Pusat Statistik (BPS)] memublikasikan data yang sebenar-benarnya, sesuai dengan yang ditemukan di lapangan...

Kalau ternyata data BPS dirasa tidak sesuai dengan kenyataan, mari kita bedah secara publik setelah data itu dipublikasikan... BPS harus bisa mempertanggungjawabkan setiap publikasi datanya. Garis kemiskinan yang diacu BPS bisa jadi terlalu tinggi, tetapi biarkanlah mereka bebas menerbitkannya secara profesional menurut takaran mereka. Baru setelah itu kita kritisi secara habis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Saya pikir Iman amat berlebihan ketika mengatakan bahwa kesalahan data lebih kejam daripada korupsi, namun secara umum saya setuju dengan pesannya. BPS perlu berubah dari lembaga pendukung birokrasi – dan apa yang disebut "tujuan pembangunan nasional" – menjadi lembaga yang secara profesional mampu menyediakan dan menerbitkan data (serta ringkasan data) yang akurat dan terpercaya.

Di lain pihak, saya kira tuduhan implisit Iman bahwa BPS mengubah data mentah tidak benar. Yang lebih tepat, saya kira, adalah bahwa perubahan terjadi setelah data mentah diolah dan siap untuk diterbitkan. Di sinilah agaknya angka-angka tersebut diubah sesuai keinginan.

Sebagai contoh: Seorang teman peneliti yang ahli mengolah data Susenas pernah mengeluh bahwa bagaimanapun data mentah yang dia miliki diotak-atik, ia kesulitan mereplikasi angka kemiskinan yang ada dalam publikasi BPS.

Ia mencoba mengikuti metode BPS dan berusaha meminta penjelasan dari divisi yang menerbitkan angka tersebut. Staf divisi itu pun ternyata kesulitan menjelaskan metodologi yang dipakai mendapatkan angka tersebut. Curiga teman saya, data tersebut diolah menggunakan aplikasi statistik, kemudian dimodifikasi di Excel. Masuk akal, memang, karena tidak mudah mengubah data mentah secara konsisten.

Jika benar, ini kabar baik untuk peneliti (meskipun, mungkin, kabar buruk bagi publik). Peneliti dapat melakukan rekonstruksi dari data mentah untuk mencari angka kemiskinan yang "sesungguhnya" (dan berbeda dari publikasi BPS). Mungkin inilah yang perlu dilakukan para peneliti independen: Lakukan penghitungan, lalu publikasikan dan tantang dalam forum ilmiah BPS untuk menjelaskan metodologi yang dipakainya menghitung garis kemiskinan secara transparan.

Sementara, saya melihat tulisan Ivanovich Agusta sebagai kritik sosiolog atas metode survei kuantitatif:

Dengan berpikir ala buku teks, bagi BPS garis kemiskinan menjadi instrumen teori kemiskinan absolut. Ini terukur menurut kebutuhan fisik seorang lelaki bekerja sehari sebanyak 2.100 kalori (sampai 1996).

Sekarang diharapkan penghitungan yang konsisten dari BPS jika nanti mengeluarkan statistika kemiskinan 2006. Mungkin sejarah berulang, keluarannya berupa penambahan penduduk miskin namun tak melonjak. Misalkan demikian, apakah berarti posisi pemerintah lebih baik?

Tidak jelas juga! Karena pemerintah belum berhasil menemukan golongan miskin...

Evaluasi penanggulangan kemiskinan struktural perlu membanding antarlapisan masyarakat. Tanpa kesadaran akan masalah kesenjangan tersebut, masih dapatkah kebijakan penanggulangan kemiskinan memberdayakan penduduk miskin, sekaligus menciptakan solidaritas dari golongan berpunya?

Mungkin ini berarti dibutuhkan pengumpulan data dalam bentuk lain untuk mendapatkan gambaran kemiskinan struktural. Namun, seperti pernah saya tulis sebelumnya di sini, metode yang diusulkan Ivanovich – yakni pendataan partisipatif – terlalu mahal, apalagi jika harus dilakukan berulang setiap tahun. Selain itu, perlunya metode ini tidak kemudian menafikan survei rumah tangga BPS selain thick description kemiskinan, peneliti seperti saya juga tertarik pada data rumah tangga lainnya (yang tidak akan bisa didapatkan dari metode partisipatif semata).

Lihat juga Pidato Presiden dan data kemiskinan

» baca selengkapnya...

Pidato Presiden dan data kemiskinan

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

"Klab ekonom" Indonesia Bangkit mengkritik masalah data yang kurang update pada pidato kenegaraan Presiden SBY. Ini kritik yang kurang cermat. Dari Kompas hari ini:

Tim Indonesia Bangkit menilai, penurunan angka itu tidak menggambarkan kondisi riil saat ini karena diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2005 yang memotret kondisi sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memutakhirkan data kemiskinan melalui Susenas Juli 2005 dan Maret 2006. "Akan tetapi, data Susenas yang lebih up date justru belum dilaporkan. Kami menduga ini karena ada lonjakan angka kemiskinan," kata Hendri Saparini.

Tidak perlu konspirasi untuk menjelaskan alasan tidak digunakannya data Susenas 2006. Sederhana saja: BPS belum selesai membersihkan data, sehingga tidak bisa digunakan. Jangankan Susenas 2006, data kor — yakni set utama dalam data Susenas — Susenas 2005 saja sampai sekitar dua minggu lalu masih belum bisa didapatkan para peneliti. Alasan keterlambatan, terpotongnya proses persiapan data oleh sensus (atau survei?) kemiskinan untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

[Update (22/8): Ternyata pernyataan saya pada paragraf di atas ini keliru. BPS telah memiliki data modul Susenas Juli 2005 dan data panel 2006 yang keduanya bisa digunakan menghitung garis kemiskinan. Konon pada Juni 2006, BPS pernah menghitung berdasarkan kedua set data ini. Namun, data ini tidak pernah dipublikasikan.

Mereka yang curiga — seperti Iman Sugema — melihat ini sebagai upaya menyembunyikan. Namun, mungkin pula ini disebabkan masih belum solidnya analisis itu sendiri. Mungkin yang terakhir inilah penyebab mengapa BPS belum mau mempublikasikan angka tersebut.]

Ini tidak berarti pidato itu tidak bermasalah. Walaupun, seperti kata Wakil Presiden, kemungkinan angkanya benar, pidato ini menggunakan cara klasik "berbohong" dengan statistik: Lewat pemilihan periode yang mendukung cerita yang disampaikan. Untuk data kemiskinan, misalnya: Periode yang dipilih adalah 1999 (setahun setelah titik terburuk krisis) hingga 2005. Yang perlu ditanyakan adalah: Mengapa mengutip seluruh periode ini, alih-alih periode pemerintahan SBY, 2004-2005?

Update: Saya iseng-iseng melihat CGI Brief. Pada Februari 2004, tingkat kemiskinan adalah 16.7%. Jadi memang untuk tingkat kemiskinan ada perbaikan. Namun, tetap saja pemilihan periode yang ditampilkan mengganggu. Selain itu, pasca kenaikan BBM, kemungkinan angka ini akan sedikit memburuk.

» baca selengkapnya...

Distribusi BLT, metode survei, dan data kemiskinan

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Langkah pertama keluar dari masalah adalah dengan mengakui adanya masalah. Pelbagai masalah di balik distribusi bantuan langsung tunai (BLT), misalnya, hanya bisa dituntaskan jika masalah tersebut diakui dan sumbernya diidentifikasi secara sistematis. Namun, satu sumber masalah yang mungkin paling bertanggung atas kekacauan distribusi BLT sudah jelas, yakni masalah pendataan rumah tangga miskin.

Ada banyak “versi” tentang penyebab masalah ini. Badan Pusat Statistik (BPS) pusat menyalahkan ketidakjujuran para petugas lapangan. Sementara, dalam “Data Kemiskinan dan Survei” (Kompas, 29/11), Ivanovich Agusta lebih jauh menyalahkan metode survei, yang dianalogikannya sebagai “penyakit” yang perlu disembuhkan dengan metode partisipatif.

Kekacauan distribusi BLT memang berakar dari proses pendataan penduduk miskin yang tidak tepat. Namun, akar masalahnya bukan terletak pada pilihan metode pendataan – antara survei dan partisipatif. Masalah pendataan BLT lebih disebabkan karena diabaikannya prinsip ekonomi paling mendasar dan penting, yakni bahwa orang meresponi insentif.

Insentif bernama BLT

Harian Kompas, pada 23 Juli 2005, memberitakan pencairan dana Rp. 50 miliar untuk dipergunakan BPS mempersiapkan sensus (atau survei) penduduk miskin yang hasilnya “akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan subsidi BBM secara langsung”. BPS diminta menyediakan data akurat dan lengkap tentang rumah tangga miskin Indonesia yang berhak atas uang bantuan pemerintah dalam waktu tiga bulan.

Terlepas dari masalah logistik dan waktu, permintaan pemerintah ini sulit, jika bukannya tidak mungkin, dipenuhi. Mengapa? Iming-iming “uang gratis” BLT membuat pendataan akurat tidak mungkin dilakukan.

Mari kita telusuri proses tersebut. Untuk memenuhi permintaan ini, BPS pusat pada intinya harus bertanya kepada para “informan” lapangan – yakni para petugas lapangan, Ketua RT dan RW, kepala desa, lurah, ataupun bahkan rumah tangga miskin itu sendiri – tentang siapa orang miskin di daerah mereka.

Masalahnya, para informan tahu, jawaban mereka menentukan apakah mereka akan menerima Rp.100.000 setiap bulan – setidaknya untuk setahun ke depan hingga survei kedua. Selain itu, tak ada ancaman hukuman pidana bagi informasi yang tidak akurat. Dengan demikian, BLT menjadi insentif bagi para informan untuk memberikan informasi yang tidak akurat tentang status miskin rumah tangga mereka.

Insentif ini tidak serta merta berarti seluruh informan akan berbohong. Banyak informan tetap jujur atas dasar prinsip etika meskipun ada “godaan” BLT. Namun, umumnya orang meresponi insentif – dan penghasilan tambahan sejumlah Rp.1,2 juta setahun adalah insentif kuat untuk menjadi tidak jujur. Maka, tak usah heran jika hasil survei menunjukkan jumlah rumah tangga miskin yang melonjak tak karuan.

Apakah metode partisipatif akan bisa memberikan data yang lebih akurat? Agaknya tidak juga. Komunitas pun menghadapi godaan yang sama dengan yang dihadapi para informan di atas, karena semakin banyak jumlah orang miskin yang teridentifikasi, semakin banyak uang yang diperoleh komunitas tersebut (terlepas dari bagaimana nantinya uang itu akan dibagikan di antara mereka).

Komplemen, bukan substitusi

Karena itu, kesimpulan bahwa metode survei adalah “penyakit” dan metode partisipatif “obat mujarab” atas dasar kasus distribusi BLT semata adalah gegabah. Pada kenyataannya, kedua metode ini tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Justru keduanya dapat saling mengisi.

Pada kondisi normal – yakni, tanpa adanya insentif untuk tidak jujur di atas – metode survei rumah tangga cukup ampuh mengumpulkan data baku yang dapat dibandingkan lintas ruang dan waktu. Data dari sumber-sumber seperti Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun dapat diolah untuk memberikan gambaran umum yang relatif tepat tentang distribusi geografis penduduk miskin serta kondisi sosial ekonomi lainnya.

Gambaran umum berdasarkan data yang seragam yang dapat diperbandingkan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat menentukan alokasi besaran bantuan untuk program anti-kemiskinan di daerah. Pada implementasinya di daerah, penentuan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut (atau, siapa yang miskin) bisa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah daerah.

Namun, setidaknya ada tiga catatan tentang metode partisipatif. Pertama, kualitas informasi ditentukan oleh ada-tidaknya insentif untuk memberikan informasi yang akurat. Di sini, “insentif” tidak mesti berbentuk uang: ketakutan pada “hukuman sosial” (seperti pandangan negatif masyarakat), misalnya, adalah satu bentuk insentif yang kuat, terutama bagi masyarakat pedesaan yang kuat modal sosialnya.

Efektivitas metode partisipatif ditentukan oleh seberapa jauh hukuman sosial adalah insentif yang cukup kuat untuk mencegah ketidakjujuran. Karena itu, metode ini belum tentu cocok untuk semua daerah di Indonesia. Untuk komunitas urban, misalnya, hukuman sosial mungkin tidak efektif, sehingga data yang didapat tidak juga akurat.

Kedua, bahaya local capture. Ancaman local capture muncul ketika ada tokoh-tokoh dan elite lokal yang punya pengaruh terlalu besar dalam sebuah komunitas lokal. Pranab Bardhan dan Dilip Mookherjee (2000) menunjukkan bahwa ketika masalah local capture cukup serius, sistem terdesentralisasi – seperti pula sistem pendataan partisipatif – tidak optimal. Dengan local capture, data yang muncul dari metode partisipatif akan cenderung berpihak terhadap kerabat serta kroni para elite lokal.

Ketiga, masalah waktu dan biaya. Realitas lapangan menunjukkan, kegiatan fasilitasi dalam metode partisipatif tidaklah mudah. Butuh keahlian khusus untuk bisa menjadi fasilitator yang baik: Jauh lebih mudah (dan murah) melatih pencacah survei daripada fasilitator yang baik. Selain itu, dibandingkan survei, kegiatan fasilitasi butuh persiapan yang jauh lebih rumit dan biaya yang mahal. Karena itulah, keputusan menggunakan metode partisipatif pada skala besar perlu didasarkan pada perhitungan yang matang.

» baca selengkapnya...