Lagi, soal data kemiskinan

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Soal data kemiskinan menjadi isu besar hari ini. Op-ed Kompas memuat tiga tulisan, satu oleh pakar politik, satu oleh ekonom, dan satu lagi sosiolog. Dua yang terakhir, khusus membahas data, saya bahas di sini.

Tulisan ekonom Iman Sugema:

Kesalahan data akan mengakibatkan jutaan orang miskin menjadi tidak terurus oleh negara. Kelaparan, kurang gizi, dan keterbelakangan akan terus berlangsung. Kesalahan data dapat menyebabkan kematian dan itu jauh lebih kejam dibandingkan dengan korupsi.

Biarkanlah [Badan Pusat Statistik (BPS)] memublikasikan data yang sebenar-benarnya, sesuai dengan yang ditemukan di lapangan...

Kalau ternyata data BPS dirasa tidak sesuai dengan kenyataan, mari kita bedah secara publik setelah data itu dipublikasikan... BPS harus bisa mempertanggungjawabkan setiap publikasi datanya. Garis kemiskinan yang diacu BPS bisa jadi terlalu tinggi, tetapi biarkanlah mereka bebas menerbitkannya secara profesional menurut takaran mereka. Baru setelah itu kita kritisi secara habis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Saya pikir Iman amat berlebihan ketika mengatakan bahwa kesalahan data lebih kejam daripada korupsi, namun secara umum saya setuju dengan pesannya. BPS perlu berubah dari lembaga pendukung birokrasi – dan apa yang disebut "tujuan pembangunan nasional" – menjadi lembaga yang secara profesional mampu menyediakan dan menerbitkan data (serta ringkasan data) yang akurat dan terpercaya.

Di lain pihak, saya kira tuduhan implisit Iman bahwa BPS mengubah data mentah tidak benar. Yang lebih tepat, saya kira, adalah bahwa perubahan terjadi setelah data mentah diolah dan siap untuk diterbitkan. Di sinilah agaknya angka-angka tersebut diubah sesuai keinginan.

Sebagai contoh: Seorang teman peneliti yang ahli mengolah data Susenas pernah mengeluh bahwa bagaimanapun data mentah yang dia miliki diotak-atik, ia kesulitan mereplikasi angka kemiskinan yang ada dalam publikasi BPS.

Ia mencoba mengikuti metode BPS dan berusaha meminta penjelasan dari divisi yang menerbitkan angka tersebut. Staf divisi itu pun ternyata kesulitan menjelaskan metodologi yang dipakai mendapatkan angka tersebut. Curiga teman saya, data tersebut diolah menggunakan aplikasi statistik, kemudian dimodifikasi di Excel. Masuk akal, memang, karena tidak mudah mengubah data mentah secara konsisten.

Jika benar, ini kabar baik untuk peneliti (meskipun, mungkin, kabar buruk bagi publik). Peneliti dapat melakukan rekonstruksi dari data mentah untuk mencari angka kemiskinan yang "sesungguhnya" (dan berbeda dari publikasi BPS). Mungkin inilah yang perlu dilakukan para peneliti independen: Lakukan penghitungan, lalu publikasikan dan tantang dalam forum ilmiah BPS untuk menjelaskan metodologi yang dipakainya menghitung garis kemiskinan secara transparan.

Sementara, saya melihat tulisan Ivanovich Agusta sebagai kritik sosiolog atas metode survei kuantitatif:

Dengan berpikir ala buku teks, bagi BPS garis kemiskinan menjadi instrumen teori kemiskinan absolut. Ini terukur menurut kebutuhan fisik seorang lelaki bekerja sehari sebanyak 2.100 kalori (sampai 1996).

Sekarang diharapkan penghitungan yang konsisten dari BPS jika nanti mengeluarkan statistika kemiskinan 2006. Mungkin sejarah berulang, keluarannya berupa penambahan penduduk miskin namun tak melonjak. Misalkan demikian, apakah berarti posisi pemerintah lebih baik?

Tidak jelas juga! Karena pemerintah belum berhasil menemukan golongan miskin...

Evaluasi penanggulangan kemiskinan struktural perlu membanding antarlapisan masyarakat. Tanpa kesadaran akan masalah kesenjangan tersebut, masih dapatkah kebijakan penanggulangan kemiskinan memberdayakan penduduk miskin, sekaligus menciptakan solidaritas dari golongan berpunya?

Mungkin ini berarti dibutuhkan pengumpulan data dalam bentuk lain untuk mendapatkan gambaran kemiskinan struktural. Namun, seperti pernah saya tulis sebelumnya di sini, metode yang diusulkan Ivanovich – yakni pendataan partisipatif – terlalu mahal, apalagi jika harus dilakukan berulang setiap tahun. Selain itu, perlunya metode ini tidak kemudian menafikan survei rumah tangga BPS selain thick description kemiskinan, peneliti seperti saya juga tertarik pada data rumah tangga lainnya (yang tidak akan bisa didapatkan dari metode partisipatif semata).

Lihat juga Pidato Presiden dan data kemiskinan