Memahami korupsi (2 dari 2)

ekonomi ▪ korupsi ▪

Posting ini menyambung posting sebelumnya. Berikut adalah beberapa prinsip umum tentang korupsi dan penanganannya:

Prinsip umum 1: Mekanisme pasar

• Korupsi adalah respon dari insentif yang muncul karena kebutuhan mendasar pemerintah untuk melakukan intervensi atas mekanisme pasar (seperti untuk melakukan regulasi atau redistribusi).
• Semakin jauh perbedaan antara hasil yang diinginkan pemerintah dari hasil mekanisme pasar, semakin besar risiko korupsi:
• Tidak berarti mekanisme pasar harus selalu diikuti
• ...namun andai harga beras miskin setengah (alih-alih seperlima) harga pasar, korupsi akan lebih kecil

Prinsip umum 2: Biaya sosial korupsi

• Korupsi bisa menciptakan biaya sosial tanpa adanya suap-menyuap:
• Bayangkan klinik umum yang mempekerjakan seorang dokter yang juga memiliki klinik pribadi.
• Korupsi terjadi ketika dokter tersebut memberikan pelayanan buruk di klinik umum agar pasien datang ke klinik pribadi dia.
• Suap-menyuap tidak serta-merta menciptakan biaya sosial korupsi:
• Keputusan seseorang untuk melanggar aturan lalu-lintas ditentukan oleh besarnya nilai tilang, bukan oleh siapa yang menerima uang tilang tersebut
• Jika "uang damai" sama besarnya dengan uang tilang, tidak ada beda antara "uang damai" dengan tilang.
• Masalahnya terjadi ketika nilai tilang itu "dibagi dua" antara pelanggar aturan dan polisi (yi, nilai "uang damai" di bawah tilang), sehingga kecenderungan pelanggaran lalu lintas meningkat
• Nilai uang korupsi (uang suap, "uang damai", dsb) adalah transfer dan tidak sama dengan biaya sosial
• Ini berarti bahwa penanganan korupsi seharusnya terfokus bukan pada jenis-jenis korupsi yang terbesar nilai uangnya, tetapi pada korupsi yang terbesar biaya sosialnya.

Prinsip umum 3: Kompetisi dan kolusi

• Struktur hubungan antar-birokrat penting menentukan sifat dan biaya korupsi
• Kadang kompetisi itu baik -- lebih baik ada banyak kios untuk mendapatkan beras miskin daripada hanya satu
• Kadang kompetisi itu buruk -- lebih baik ada satu kantor untuk mendapatkan izin daripada harus pergi ke 7 kantor berbeda untuk mendapatkannya (Catatan 'redaksi': Saya pikir ini contoh yang buruk tentang dampak buruk kompetisi atas korupsi)
• Kadang kompetisi tidak mungkin: Tidak mungkin menciptakan kantor polisi yang berkompetisi dalam menentukan daerah kekuasaan dia.

Prinsip umum 4: Korupsi melahirkan lebih banyak korupsi

• Ada banyak cara korupsi melahirkan korupsi:
• Jika banyak orang korupsi, penegak hukum akan kewalahan, sehingga mengurangi ancaman hukum bisa ditegakkan terhadap koruptor.
• Orang yang ingin cepat kaya dengan sengaja mengupayakan masuk ke dalam birokrasi jika banyak korupsi, tapi akan memilih pekerjaan lain jika korupsi sedikit
• Terpenting: Jika sistem hukum dan kehakiman itu korup, sulit menghukum koruptor, termasuk para hakim-hakim korup itu sendiri

Implikasi prinsip-prinsip tersebut bagi kebijakan anti-korupsi...

• Kita harus mengerti cara birokrat mengambil keputusan secara komprehensif, bukan hanya besaran uang suap yang dia terima
• Seringkali, solusi anti-korupsi mengharuskan perubahan struktur hukum atau birokrasi, bukan sekadar penegakan hukum
• Dalam merancang solusi, fokus harus diberikan pada bentuk-bentuk korupsi yang biaya sosialnya paling tinggi, bukan sekadar yang nilai uangnya paling tinggi
• Strategi yang efektif menekan korupsi di negara-negara yang tingkat korupsinya rendah belum tentu berhasil di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Beberapa makalah yang relevan:

• Bertrand, Djankov, Hanna, dan Mullainathan, "Does Corruption Produce Unsafe Drivers?", tentang mengapa korupsi membuat jalan-jalan raya New Delhi lebih berbahaya. Paper ini saya pernah bahas di sini.
• Olken, B. 2005. Monitoring Corruption: Evidence from Indonesia