Bermain ekonomi negara maju

ekonomi ▪ permainan online ▪

Sebuah permainan online, The economy, stupid! bagi Anda yang bermimpi (atau sedang) menjadi pengelola ekonomi. Mungkin akan lebih menarik bagi yang sedikit-banyak tahu tentang ekonomi makro.

» baca selengkapnya...

Tentang amandemen UU Bank Indonesia

kebijakan ▪ moneter ▪

Mengingat reputasi DPR yang kerap mengklaim akan melakukan revisi UU namun kemudian mengabaikannya di tengah jalan, saya tidak terlalu khawatir dengan rencana Komisi XI melakukan amandemen UU Bank Indonesia (BI) ini:

JAKARTA, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengajukan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Tujuannya, membuka kembali peran BI dalam menyalurkan kredit.

Namun, karena mood DPR kita sulit ditebak -- yang disangka guyon, ternyata serius, dan sebaliknya -- saya tidak akan menganggap remeh usulan ini. Apalagi usulan ini akan membuka celah politisasi ekonomi dan merugikan perekonomian nasional. Saya melihat sedikitnya tiga masalah...



Pertama, masalah pengalihan sumber daya dari tugas BI sebagai otoritas moneter. Mandat BI sebagai otoritas moneter boleh jadi relatif sempit -- menjaga stabilitas moneter, terutama inflasi -- namun luar biasa penting. Jika ceroboh, guncangan moneter punya dampak jangka menengah-panjang bagi ekonomi nasional. Mandat penyaluran kredit akan memaksa BI mengalihkan sumber daya dari tugas utamanya -- apalagi mengingat bahwa evaluasi kelayakan kredit butuh sumber daya yang besar.

Kedua, potensi konflik kepentingan. Mandat penyaluran kredit akan menciptakan konflik kepentingan pada pelbagai tataran dan akan merugikan kredibilitas BI sebagai otoritas independen yang tidak berpihak.

Pertama, konflik ini akan muncul dari implementasi ”dwifungsi” regulasi dan perbankan. Tugas baru ini akan diikuti dengan target. Upaya memenuhi target (apalagi di bawah tekanan politisi) akan mendorong munculnya konflik kepentingan antara peran BI sebagai institusi perbankan/penyalur kredit dengan perannya sebagai badan regulator perbankan nasional. Ini menggerus kredibilitas BI sebagai regulator perbankan nasional yang tidak berpihak.

Selain itu, dengan memberikan mandat yang keberhasilannya sulit diukur, DPR akan menarik BI ke pusaran politik. Tak seperti stabilitas moneter yang kesuksesannya mudah diukur, indikator keberhasilan penyaluran kredit tidak demikian gamblang – dan, kita semua tahu, ketidakpastian seperti ini akan memberikan ruang bagi manuver politik. Mandat baru ini memberikan kekuatan tawar baru bagi politisi untuk menekan BI (dan bukan hanya pada ranah penyaluran kredit, tetapi juga pada ranah lainnya) dan menggerus independensi BI.

Masalah ketiga adalah crowding out penyaluran kredit swasta. Dengan dwifungsinya sebagai regulator dan penyalur kredit, BI jelas memiliki keuntungan dibandingkan bank swasta jika dipaksa bersaing menyalurkan kreditnya. Hasilnya, bank swasta akan menyingkir dari sektor yang, oleh para politisi, ”diserahkan” kepada BI.

Ironisnya, sebagai penyalur kredit, BI tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank swasta. Tekanan kompetitif dan tujuan komersial memaksa bank swasta untuk lebih hati-hati (dan lebih efisien) dalam menyalurkan kreditnya. Dua hal ini tidak dihadapi oleh BI. Alhasil, ujung-ujungnya, bisa jadi total kredit yang tersalurkan tidak meningkat, namun kredit (dan uang negara) malahan tersalurkan secara tidak efisien.

Usulan amandemen yang diusung Komisi XI DPR ini hanya akan meningkatkan kekuatan tawar para politisi dan kelompok kepentingan (bahkan individual) terhadap BI, dan meningkatkan akses mereka ke uang negara, tanpa meningkatkan ketahanan ekonomi nasional keseluruhan. Adalah ide baik ingin meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha kecil dan menengah, namun ide baik ini menjadi amat buruk jika untuk itu, independensi BI (dan ketahanan ekonomi nasional) harus dikorbankan.

» baca selengkapnya...

Stabilitas moneter hanya untuk sektor keuangan?

ekonomi ▪ moneter ▪

"Uang, ternyata, sama seperti seks, Anda tak bisa memikirkan hal lain jika tidak memilikinya dan memikirkan hal-hal lain jika sedang menikmatinya"

James Arthur Baldwin

Hari ini di opini Kompas, Didik Rachbini mengritik penekanan Bank Indonesia pada stabilitas moneter. Menurut Didik:

Secara ekstrem bisa dipertanyakan, untuk apa stabilitas makro jika tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan produktivitas di masyarakat?

Jawaban atas pertanyaan ini jelas, stabilitas makro tidak banyak berguna untuk sektor riil, tetapi lebih bermanfaat untuk sektor keuangan sendiri.

Bank Indonesia melakukan rekayasa kebijakan suku bunga tinggi untuk mencapai kondisi yang betul-betul stabil. Posisinya yang kuat dan independen karena undang-undang yang baru dimanfaatkan secara maksimal hanya untuk kepentingan sektor keuangan, tetapi mengabaikan sektor ekonomi yang sebenarnya.

Pernyataan Didik menunjukkan, bukan hanya uang yang mirip seks — stabilitas keuangan pun begitu. Begitu dinikmati, orang lupa betapa pentingnya stabilitas, bahkan cenderung menyalahkannya...

Sampai ketika stabilitas itu ambruk, membawa kita kembali ke krisis.

Terakhir kita hampir merasakan guncangan keuangan adalah pada sekitar Agustus 2005. Ketika itu, harga minyak sejalan dengan bunga Fed terus menekan naik. Waktu itu, Bank Indonesia (BI) terkesan ingin mengikuti nasihat-nasihat a la Didik untuk "peduli" pada sektor riil dan ragu menaikkan suku bunga. Namun, there's no such thing as a free lunch: Keraguan ini dibaca pasar yang menghukumnya dengan memindahkan modal keluar. Hasilnya, nilai mata uang terus merosot.

Siapa yang ketika itu pertama kali berteriak? Pemain sektor keuangan? Tentu tidak. Pemain sektor keuangan menikmati fluktuasi karena, sebagai pakar menilai risiko keuangan, ketidakstabilan membawa banyak keuntungan. Yang berteriak paling keras adalah para pengusaha sektor riil — mereka yang butuh untuk mengimpor dan mengekspor.

Untung BI akhirnya sadar dan menaikkan suku bunga pada 30 Agustus 2005, dan pasar pun akhirnya kembali tenang. Namun ini bukannya tanpa biaya, dan sebagian besar biaya tersebut ditanggung sektor riil.

Argumen Didik jelas salah kaprah: Bukan sektor keuangan yang diuntungkan oleh stabilitas, tapi "sektor ekonomi yang sebenarnya". Namun, ini juga tidak berarti bahwa kebijakan uang ketat selalu tepat. Acuan yang harus dipakai (sesuai kerangka BI) adalah tingkat inflasi. Sejauh inflasi cukup rendah, BI bisa melonggarkan kebijakan moneter — sesuatu yang sudah mulai dilakukan BI.

Stabilitas keuangan janganlah diperlakukan bak seks — kala dinikmati, jangan pula kita lupa betapa sengsaranya perekonomian jika dia tidak ada.

» baca selengkapnya...