APBN vs. rakyat?

bbm ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪ Kompas ▪

Wartawan ekonomi Kompas, Andi Suruji, di Laporan Bisnis dan Keuangan Akhir Tahun:

Apakah pemerintah akan konsisten dengan janjinya tidak akan menaikkan harga BBM, atau menyelamatkan APBN dengan mengorbankan rakyat?

Inilah contoh retorika populis yang nonsens. Mengapa menyelamatkan APBN bertentangan dengan kepentingan rakyat? Bukankah APBN itu untuk rakyat dan karena itu menyelamatkan APBN itu bagian memperjuangkan kepentingan rakyat? Lagipula, inti persoalannya bukan di situ.

Korban dari dipertahankannya subsidi BBM adalah pos-pos APBN seperti pertahanan keamanan, infrastruktur, hingga pembelanjaan pendidikan dan kesehatan, maupun program anti-kemiskinan. Ini bukan soal "APBN" vs "rakyat", tetapi soal "subsidi BBM" vs. pos-pos lainnya. Dan jika orang miskin adalah prioritas maka, seperti yang pernah saya tulis di sini dan di sini, mustinya pilihannya cukup jelas.

UPDATE (12/12):
Andi Suruji perlu membaca Laporan Akhir Tahun Humaniora di Kompas hari ini:

Di sinilah masalahnya. Anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional dalam RAPBN 2008 hanya Rp 49 triliun atau cuma 12 persen dari seluruh APBN 2008. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan ketentuan undang-undang yang menggariskan 20 persen dari APBN.

Anggaran pendidikan: Rp 49 triliun. Subsidi BBM (pada harga minyak dunia US$100 per barel): Rp 170,7 triliun. Bung Andi, silakan pilih: subsidi BBM atau anggaran pendidikan?